A Simple Key For intelijen indonesia Unveiled

A Simple Key For intelijen indonesia Unveiled

Blog Article

Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.

Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

This article will briefly retrace the historical past of Indonesia’s strategic intelligence dynamics considering the fact that its inception and supply an Examination of the current standing of political democratization normally and intelligence reform especially after 1998.

The Constitutional Court docket was very first proven on November 9, 2001 as being a consequence in the third Modification towards the Constitution of your Republic Indonesia. As opposed to the Supreme Court, the Constitutional Court is just not an appellate court docket. Its selection is ultimate and binding and, for that reason, can't be challenged. Short article 24C of the Structure states which the powers in the Constitutional Court are initial, to evaluate the law manufactured from the Constitution; second, to solve disputes in between condition establishment; 3rd, to take care of dissolution of political events; fourth, to take care of disputes over election success; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the whole process of impeachment, the jurisdiction of the Courtroom is simply restricted to The difficulty of regulation on if the President and/or the Vice chairman are guilty in undertaking the acts prohibited by the Structure. The decision on no matter if to eliminate the President and/or perhaps the Vice President continues to be beneath the authority on the Persons’s Consultative Assembly.

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

yang dengan kecerdasannya mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat terkait potensi ancaman negara kapada costumer

Some jurist classified this as a lasting precedence underneath the doctrine of faste jurisprudence, which serves a rather binding power. Other jurists Conversely, continue to deal with these kinds of precedence like another precedence, i.e., as not acquiring any binding electric power. They simply Possess a persuasive drive of priority. Jurisprudences in the Supreme Courtroom along with the Constitutional Court docket are posted on the net. Jurisprudences from the Supreme Courtroom that have been commonly accepted as permanent jurisprudences can be obtained on-line as well.

Umumnya setiap negara memiliki badan-badan atau lembaga intelijen intelijen baik yang berdiri sendiri ataupun dibawah institusi lain. Ada badan intelijen yang keberadaannya diketahui publik atau bahkan rahasia.

Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan vital AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.

Soeharto’s approach inside the seventies was to produce ‘contestation’ among institutions to make sure that they Baca selengkapnya might under no circumstances ‘unite’ against Suharto, who wound up placing all intelligence businesses below his immediate Command. Although Soeharto specified BAKIN like a strategic intelligence agency, he didn't quickly disband KOPKAMTIB and Opsus. Soeharto also ‘strengthened’ the figure in the “Intelligence Assistant” beneath the Ministry of Protection and Protection who was predicted to immediate concurrently the ABRI’s (Commander from the Armed Forces from the Republic of Indonesia) managed territorial armed service intelligence units, KOPKAMTIB, and BAKIN, which often ran overlapping functions and perhaps competed Using the goal of securing Soeharto’s pursuits.

Selama ini kritik dari elemen masyarakat sipil terhadap institusi keamanan seperti BIN terus bermunculan akibat ketidakpastian pertanggungjawaban negara atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama orde baru misalnya berbagai kasus penghilangan aktivis.

UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi 25 tahun tanpa terkecuali.